FSP PAREKRAF RIAU GELAR RAPAT SILATURAHMI TERBUKA, PERKUAT SOLIDARITAS DAN PERCEPAT PEMBENTUKAN PC DAN PUK DI 12 KABUPATEN/KOTA

 | FSP PAREKRAF RIAU GELAR RAPAT SILATURAHMI TERBUKA, PERKUAT SOLIDARITAS DAN PERCEPAT PEMBENTUKAN PC DAN PUK DI 12 KABUPATEN/KOTA

Fmmnews.com, PEKANBARU — 30 Agustus 2026 — Federasi Serikat Pekerja (FSP) Parekraf Provinsi Riau menggelar Rapat Silaturahmi Terbuka yang dihadiri jajaran pengurus provinsi. Pertemuan tersebut menjadi momentum strategis untuk memperkuat konsolidasi organisasi sekaligus mempercepat pembentukan dan pengukuhan Pengurus Cabang (PC) serta Pimpinan Unit Kerja (PUK) di seluruh kabupaten/kota se-Provinsi Riau.

Agenda utama rapat membahas roadmap percepatan pembentukan PC dan PUK, sebagai langkah konkret dalam memperluas jangkauan advokasi, perlindungan, serta penguatan posisi pekerja di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

Ketua FSP Parekraf Provinsi Riau, Martin, dalam sambutannya menegaskan bahwa keberadaan PC dan PUK di tingkat kabupaten/kota bukan sekadar pelengkap struktur organisasi, melainkan menjadi ujung tombak perjuangan dalam menyuarakan kepentingan dan hak-hak pekerja.

“Sektor parekraf di Riau sangat luas, mulai dari pariwisata, hotel, restoran, agen perjalanan hingga industri kreatif lokal. Tanpa kehadiran PC dan PUK yang solid di setiap daerah, suara pekerja akan sulit didengar oleh pemangku kebijakan setempat. Oleh karena itu, pembentukan PC dan PUK menjadi prioritas mutlak kami tahun ini,” tegas Martin.

BAHAS STRATEGI PEMBENTUKAN PC DAN PUK

Dalam sesi pembahasan teknis, Sekretaris Jenderal FSP Parekraf Provinsi Riau menyampaikan sejumlah hasil pembahasan dan poin kesepakatan strategis terkait mekanisme percepatan pembentukan PC dan PUK di berbagai daerah.

Beberapa poin yang menjadi perhatian antara lain:

1. Pemetaan Potensi Keanggotaan

Setiap calon pimpinan PC dan PUK diminta melakukan pemetaan awal terhadap potensi pekerja sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di wilayah masing-masing.

Pemetaan tersebut mencakup jumlah pekerja, persoalan ketenagakerjaan yang dihadapi, seperti upah, jam kerja, jaminan sosial, serta berbagai persoalan lain yang berkaitan dengan kesejahteraan pekerja.

Selain itu, pemetaan juga diarahkan untuk mengidentifikasi potensi mitra strategis yang dapat mendukung pengembangan organisasi di tingkat daerah.

2. Standarisasi AD/ART dan Legalitas Organisasi

Pengurus Provinsi FSP Parekraf Riau akan memberikan dukungan administrasi dan pendampingan sesuai kebutuhan organisasi dalam proses pembentukan PC dan PUK.

Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan setiap struktur organisasi yang dibentuk memiliki administrasi yang tertib serta berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan dan ketentuan internal federasi.

3. Pengukuhan Secara Bertahap

FSP Parekraf Provinsi Riau menargetkan proses pembentukan dan pengukuhan PC serta PUK dapat dilakukan secara bertahap.

Target awal yang ditetapkan adalah terbentuknya PC di sejumlah kabupaten/kota prioritas hingga akhir tahun 2026, sementara daerah lainnya akan melanjutkan proses pembentukan pada tahap berikutnya.

HASIL KEPUTUSAN RAPAT

Berdasarkan hasil rapat silaturahmi terbuka tersebut, disepakati percepatan pembentukan 3 PC dan 6 PUK sebagai bagian dari penguatan struktur organisasi FSP Parekraf di Provinsi Riau.

Untuk mempercepat proses tersebut, ditetapkan penanggung jawab pembentukan PC dan PUK di 12 kabupaten/kota sebagai berikut:

1. Kota Pekanbaru — Lahmudin Rambe

2. Kabupaten Pelalawan — Cak Rohim

3. Kabupaten Kampar — Eka Puga

4. Kabupaten Siak — Alpianas

5. Kota Dumai — Iwan Malano

6. Kabupaten Bengkalis — Martin

7. Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) — Cak Rohim

8. Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) — Cak Rohim

9. Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) — Dardi

10. Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) — Dardi

11. Kabupaten Kepulauan Meranti — Ari

12. Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) — Suratno

Penetapan tersebut diharapkan dapat mempercepat konsolidasi dan pembentukan struktur organisasi di daerah, sehingga keberadaan FSP Parekraf semakin dekat dengan para pekerja dan mampu memberikan ruang advokasi yang lebih luas.

PERKUAT SOLIDARITAS ANTAR-PENGURUS

Selain membahas agenda organisasi, rapat silaturahmi terbuka tersebut juga menjadi momentum untuk mempererat hubungan emosional dan solidaritas antar-pengurus.

Diskusi berlangsung dinamis dengan berbagai pembahasan, mulai dari pengalaman di lapangan, tantangan dalam membangun organisasi pekerja, komunikasi dengan anggota, hingga strategi menghadapi berbagai persoalan ketenagakerjaan.

Suasana tersebut memperlihatkan bahwa FSP Parekraf Riau tidak hanya berorientasi pada penguatan struktur organisasi, tetapi juga menjadi ruang bagi para aktivis pekerja untuk saling berbagi pengalaman, belajar, serta memberikan dukungan satu sama lain.

Salah satu calon Ketua PC Pekanbaru, Lahmudin Rambe, menyampaikan optimismenya setelah mengikuti rapat tersebut.

“Kami merasa lebih percaya diri dan memiliki panduan yang lebih jelas setelah berdiskusi dengan pengurus provinsi. Dukungan yang diberikan membuat kami semakin yakin untuk menjalankan proses pembentukan organisasi dan melakukan konsolidasi dengan para pekerja parekraf di Kota Pekanbaru,” ujarnya.

PC DAN PUK HARUS HADIR UNTUK PEKERJA

Sementara itu, Ketua OKK FSP Parekraf Provinsi Riau, Edtris, mengingatkan seluruh jajaran agar menjaga konsistensi, integritas, dan kepercayaan dalam menjalankan roda organisasi.

Menurutnya, pembentukan PC dan PUK harus diikuti dengan kerja nyata dan keberpihakan terhadap kepentingan pekerja.

“Pembentukan PC dan PUK adalah tentang kepercayaan. Kepercayaan anggota kepada pemimpinnya dan kepercayaan publik kepada serikat kita. Mari kita bangun PC dan PUK yang transparan, akuntabel, dan benar-benar hadir ketika pekerja membutuhkan. Jangan biarkan struktur ini hanya menjadi pajangan, tetapi jadikan sebagai perisai dalam memperjuangkan dan melindungi hak-hak pekerja,” pungkas Edtris.

Dengan berakhirnya Rapat Silaturahmi Terbuka tersebut, FSP Parekraf Provinsi Riau telah menetapkan arah gerak organisasi untuk memperkuat konsolidasi hingga ke tingkat kabupaten/kota.

Percepatan pembentukan PC dan PUK diharapkan mampu memperluas jangkauan organisasi, memperkuat suara pekerja, serta mendorong terciptanya ekosistem ketenagakerjaan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang lebih adil, sejahtera, dan bermartabat di Bumi Lancang Kuning.

 

— SELESAI —